Pemerintah Siapkan Tiga Skenario Ekonomi 2009
Pemerintah menyiapkan tiga skenario ekonomi untuk tahun 2009 sebagai respons atas krisis keuangan global. Ketiga skenario itu diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah saat mengambil kebijakan antisipatif untuk meminimalkan dampak krisis keuangan global. Menurut Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Paskah Suzetta, kalau tahun 2008 masih aman, namun kalau 2009 memang terpengaruh, Bappenas menyiapkan tiga skenario pertumbuhan ekonomi. Ketiga skenario dimaksud, pertama, skenario optimistis dengan angka pertumbuhan ekonomi di atas 6%. Kedua, sebut dia, skenario moderat dengan pertumbuhan ekonomi 5,8–6%. Dan ketiga, skenario pesimistis dengan pertumbuhan 5,5–5,8%. Menurut dia, dari masingmasing skenario ini ada konsekuensi yang harus kita penuhi, terutama dalam bentuk besaran pembiayaan APBN.
Pemerintah Siapkan Tiga Skenario Ekonomi 2009
Pemerintah menyiapkan tiga skenario ekonomi untuk tahun 2009 sebagai respons atas krisis keuangan global. Ketiga skenario itu diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah saat mengambil kebijakan antisipatif untuk meminimalkan dampak krisis keuangan global. Menurut Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Paskah Suzetta, kalau tahun 2008 masih aman, namun kalau 2009 memang terpengaruh, Bappenas menyiapkan tiga skenario pertumbuhan ekonomi. Ketiga skenario dimaksud, pertama, skenario optimistis dengan angka pertumbuhan ekonomi di atas 6%. Kedua, sebut dia, skenario moderat dengan pertumbuhan ekonomi 5,8–6%. Dan ketiga, skenario pesimistis dengan pertumbuhan 5,5–5,8%. Menurut dia, dari masingmasing skenario ini ada konsekuensi yang harus kita penuhi, terutama dalam bentuk besaran pembiayaan APBN.
Pemerintah Akan Kaji Kembali Formula Harga Listrik Panas Bumi
Pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) hingga kini masih lamban, karena terkendala penetapan harga jual listrik PLTP. Kalangan pengusaha menilai, harga jual listrik yang dihargai sekitar US$ 7-8 sen/kWh kurang ekonomis. Direktur Panas Bumi, Direktorat Jenderal Mineral Batu Bara dan Panas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sugiharto Harsoprayitno mengatakan, dengan nilai tersebut, secara bisnis tidak sesuai dan kurang menguntungkan. Perlu penyesuaian harga dengan kondisi makro ekonomi saat ini. Dikatakan, pemerintah akan mengkaji kembali formula harga listrik panas bumi. Penetapan harga nantinya akan dibuat berdasarkan masa kontrak yang akan disepakati. Perlu transparansi perhitungan harga, yang selama ini tidak ada standarnya.
Depsos Targetkan Peserta Askesos 2009 Capai 60.000 KK
Pekerja di sektor informal seperti tukang jamu, tukang ojek, pedagang makanan, buruh tani, nelayan dan pekerja informal lainnya menjadi target program pengentasan kemiskinan melalui pemberian asuransi kesejahteraan sosial (Askesos). Askesos yang digulirkan Departemen Sosial sejak tahun 2007 dan sudah diujicoba pada tahun 2003 ini, diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan bagi pekerja di sektor informal yang saat ini diperkirakan mencapai 41 juta orang di seluruh Indonesia. Demikian dikatakan Direktur Jaminan Kesejahteraan Sosial (Jamkesos) Direktorat Bantuan Jaminan Sosial (Banjamsos) Departemen Sosial, Afifah E. Sari. Ia menyebut, berdasarkan ujicoba hingga September 2008 perkembangan Askesos berhasil mencakup 144.600 kepala keluarga dengan 671 lembaga pelaksana Askesos. Jumlah ini meningkat tiap tahun dan sudah mencapai 33 provinsi di Indonesia. Dikatakan, Depsos menargetkan jumlah peserta Askesos pada 2009 mencapai 60.000 kepala keluarga dengan 300 lembaga pelaksana. Ia menyebut, Depsos memberikan perlakuan khusus terhadap program Askesos. Selain hanya mewajibkan membayar premi Rp5000 tiap bulan, para peserta tak perlu khawatir kehilangan preminya jika tidak dilakukan klaim.
Pemkot Jakbar Bentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Pemkot Jakbar membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang disahkan melalui surat Keputusan Walikota Jakarta Barat No 1115 Tahun 2007 karena angka kemiskinan di Jakbar dari hasil pendataan hingga Oktober 2008 tercatat 32.320 Kepala Keluarga (KK) atau sekitar 129 ribu jiwa. TPKP bukan wadah baru untuk menanggulangi kemiskinan di Jakbar, sebab pada tahun 2002 lalu Pemkot Jakbar telah membentuk tim yang sama dengan nama Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK). Namun, tim ini tidak berjalan efektif karena itu namanya diubah dengan menambah sejumlah substasi keorganisasian dan keterlibatan seluruh sektoral dalam penanggulangan kemiskinan di Jakbar. Wakil Walikota Jakbar Burhanuddin mengatakan, yang terpenting adalah kooordinasi itu. Karena kemiskinan merupakan masalah global yang harus dicari solusinya. Bahkan menurut dia, Perserikatan Bangsa-Bangsa pun menjadikan kemiskinan sebagai masalah utama yang harus segera diselesaikan. Ia menyebut, pembentukan tim ini adalah salah satu cara agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat lebih terkoordinir, misalnya dalam merumuskan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
